SEKOLAH RAKYAT (series-2) : Jalan Alternatif Pendidikan Berkualitas Sesuai Inpres 8 Tahun 2025

 

Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat, khususnya yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem, memiliki akses yang layak terhadap pendidikan. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Berbasis Komunitas dan Wilayah, negara memberikan ruang lebih besar bagi inisiatif akar rumput seperti Sekolah Rakyat untuk berperan strategis.

Apa Itu Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat adalah model pendidikan nonformal yang tumbuh dari partisipasi masyarakat, difasilitasi oleh relawan, tokoh lokal, dan kelompok peduli pendidikan. Metodenya tidak terikat pada kurikulum nasional secara kaku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan, konteks, dan budaya lokal.

Afirmasi dalam Inpres 8 Tahun 2025

Inpres 8/2025 menekankan pendekatan wilayah dan komunitas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti:
- Pengakuan dan dukungan terhadap inisiatif pendidikan komunitas seperti Sekolah Rakyat.
- Koordinasi lintas sektor dan perangkat daerah untuk memastikan program-program pendidikan nonformal masuk dalam perencanaan pembangunan.

Penekanan Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran kunci dalam merealisasikan mandat Inpres ini. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil secara konkret antara lain:
1. Menetapkan kebijakan afirmatif melalui Perwali/Perbup tentang penguatan pendidikan komunitas/Sekolah Rakyat.
2. Mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.
3. Menyusun basis data pendidikan nonformal, terutama di wilayah kantong kemiskinan ekstrem.
4. Mendorong sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Bappeda.
5. Memfasilitasi kemitraan dengan CSR, perguruan tinggi, dan komunitas relawan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi yang berbasis capaian sosial.

Template Action Plan Penguatan Sekolah Rakyat

No.	Komponen Kegiatan	Uraian Tindakan	Penanggung Jawab	Mitra Kunci	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemetaan Wilayah Sasaran	Identifikasi lokasi miskin ekstrem dan komunitas dengan akses pendidikan rendah	Bappeda, Dinas Sosial	RT/RW, Lurah, Camat	Peta wilayah sasaran tersedia	Triwulan I	Dasar intervensi
2	Kebijakan Afirmasi	Menyusun Perwali/Perbup tentang penguatan pendidikan komunitas	Bagian Hukum, Dinas Pendidikan	Sekda, TAPD	Peraturan ditetapkan	Triwulan I–II	Legitimasi dukungan Pemda
3	Pendataan Sekolah Rakyat	Registrasi sekolah rakyat aktif	Dinas Pendidikan	Forum CSR, LSM	Database sekolah rakyat tersedia	Triwulan II	Dasar anggaran dan pemantauan
4	Penganggaran Dukungan	Alokasi APBD (hibah/belanja langsung)	BPKAD, Dinas Pendidikan	TAPD, DPRD	Anggaran disalurkan	Tahun Berjalan/APBD-P	Dukungan nyata
5	Pelatihan Relawan	Pelatihan dasar mengajar dan manajemen komunitas	Dinas Pendidikan, Diklat	Perguruan Tinggi	2 pelatihan per tahun	Triwulan II–III	Meningkatkan mutu layanan
6	Kemitraan Lintas Sektor	Kerja sama dengan CSR/LSM	Bappeda, Dinas Sosial	Dunia Usaha	MoU ditandatangani	Triwulan II	Sumber daya tambahan
7	Monitoring dan Evaluasi	Sistem evaluasi berbasis indikator sosial	Dinas Pendidikan, Inspektorat	Komunitas, Akademisi	Laporan evaluasi tersedia	Triwulan III–IV	Bahan perbaikan kebijakan

Penutup: Dari Pinggir Menuju Tengah

Sekolah Rakyat hadir bukan untuk menggantikan sekolah formal, tetapi untuk menambal lubang-lubang kosong dalam sistem pendidikan nasional, terutama bagi yang selama ini terpinggirkan. Inpres 8/2025 telah memberikan mandat yang jelas. Sekarang saatnya Pemerintah Daerah menjadi lokomotif perubahan, mengarahkan strategi pembangunan menuju keadilan sosial melalui pendidikan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis komunitas.

ditulis oleh :

Suryo PR