RESUME INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2025 (Series-1)

by -

 




Tentang: Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

Ditetapkan oleh: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto

Tanggal Penetapan: 27 Maret 2025

Jumlah Halaman Dokumen Asli: 18 halaman

1. LATAR BELAKANG
Pemerintah menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan penurunan kemiskinan umum di bawah 5% pada 2029. Upaya yang telah dilakukan belum optimal karena masih terfragmentasi antar K/L dan Pemda. Diperlukan pendekatan terintegrasi lintas sektor berbasis data yang akurat dan pendekatan berbasis keluarga serta komunitas.

2. TUJUAN INPRES
- Meningkatkan efektivitas dan sinergi lintas sektor.
- Mendorong intervensi yang menyeluruh (pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi).
- Mewujudkan kesamaan arah program dan kegiatan antara pusat dan daerah.

3. FOKUS STRATEGIS

No

Fokus Strategis

Penjelasan

1

Data P3KE

Pemutakhiran dan pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2

Sinkronisasi Program

Antara pusat-daerah, vertikal-horizontal, sosial-ekonomi.

3

Sekolah Rakyat

Inovasi pendidikan karakter bagi masyarakat miskin, berbasis komunitas dan berasrama.

4

Pemberdayaan Ekonomi

Melalui UMKM, pelatihan kerja, dan akses pembiayaan.

5

Penguatan Infrastruktur Dasar

Air bersih, sanitasi, rumah layak huni, dan transportasi lokal.

4. SASARAN PROGRAM
- Individu dan keluarga dalam kategori miskin dan miskin ekstrem sesuai Data P3KE.
- Wilayah prioritas: daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan kantong-kantong kemiskinan Di kota     besar.
- Sektor utama: pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan ketahanan pangan.

5. PROGRAM UNGGULAN: SEKOLAH RAKYAT

Aspek

Keterangan

Konsep

Pendidikan berbasis karakter, nilai, dan kemampuan hidup (life skill)

Sistem

Multi-entry multi-exit (tidak mengikuti tahun ajaran)

Guru

PPG, non-ASN, dikontrak perorangan

Lokasi

Target awal 53 lokasi, target jangka menengah 514 kabupaten/kota

Fasilitas

Asrama, ruang belajar, pelatihan vokasional, dapur umum


6. INSTRUKSI PRESIDEN KEPADA:
a. Kementerian dan Lembaga:
- Menyesuaikan kebijakan dan anggaran untuk mendukung penghapusan kemiskinan.
- Melaksanakan program sektoral (pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial,
  pemberdayaan ekonomi).
- Menyampaikan laporan kemajuan ke Presiden.
b. Gubernur, Bupati/Wali Kota:
- Menyusun dan menyesuaikan RKPD serta APBD untuk mendukung pelaksanaan Inpres.
- Menyediakan aset (tanah, gedung) untuk Sekolah Rakyat.
- Mengintegrasikan program daerah dengan program pusat.
- Menyiapkan tenaga kerja lokal untuk mendukung pelaksanaan program.
- Melakukan pendataan dan pemutakhiran DTKS dan P3KE.



Program Unggulan: Sekolah Rakyat
- Pendidikan alternatif untuk masyarakat miskin dengan pendekatan multi-entry multi-exit.
- Fokus pada pembangunan karakter dan kompetensi dasar.
- Guru direkrut melalui kontrak non-ASN, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
- Diselenggarakan dengan sistem berasrama.
- Target: 514 kabupaten/kota memiliki minimal 1 Sekolah Rakyat.

7. PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

Peran

Institusi

Koordinasi Umum

Kementerian Koordinator PMK

Pengendalian dan Evaluasi

Sekretariat Wakil Presiden

Penyediaan Data

Kementerian Sosial dan BPS

Dukungan Infrastruktur

Kementerian PUPR, Kominfo, Kemendikbud

Pendampingan

Kemendagri dan Bappenas

8. PELAPORAN DAN EVALUASI
- Laporan kemajuan disampaikan per semester (6 bulan sekali).
- Evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Wapres dan dilaporkan langsung ke Presiden.
- Penghargaan bagi Pemda/KL berkinerja baik, serta intervensi bagi yang tidak optimal.

9. PENUTUP
Inpres ini merupakan pedoman pelaksanaan lintas sektor untuk mewujudkan Indonesia tanpa kemiskinan ekstrem. Menjadi acuan kerja lintas kementerian/lembaga dan pemda selama 2025–2029.


resume by:
Suryo Priyo Raharjo
Kabag Administrasi Pembangunan 



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan Peran PA, KPA, PPK, dan PPTK dalam Struktur Pemerintah Daerah

by -
Gambar
Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sangat ditentukan oleh sinergi peran dari beberapa pejabat utama, yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Memahami perbedaan dan fungsi masing-masing sangat penting, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga bagi pihak eksternal seperti penyedia jasa, akademisi, hingga masyarakat yang ingin ikut mengawasi jalannya pemerintahan. 1. Pengguna Anggaran (PA) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemimpin SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki otoritas tertinggi atas pelaksanaan anggaran di satuan kerjanya. Biasanya dijabat oleh pejabat eselon II seperti kepala dinas atau kepala badan. Tugas dan Kewenangan: • Menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran (RKPD, RKA-SKPD, DPA) • Bertanggung jawab penuh atas output dan outcame program • Melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA Praktik di Lapangan: P...
Read more »

Perubahan Metode Pemilihan Penyedia dalam Perpres 46 Tahun 2025 (TENDER sbagai PILIHAN TERAKHIR)

by -
Gambar
Tender Sebagai Metode Terakhir Salah satu penegasan penting dalam Perpres 46/2025 adalah bahwa proses tender (lelang) menjadi opsi terakhir dalam metode pemilihan penyedia. Artinya, tender hanya dilakukan jika metode-metode lain tidak bisa digunakan. Hal ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 38 ayat (7) Perpres 46/2025: “Tender … dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.”  Pada ayat (1) huruf a–d tersebut dijelaskan metode-metode lain seperti E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender Cepat. Dengan redaksi baru ini, tender ditegaskan sebagai alternatif terakhir setelah upaya melalui katalog elektronik, pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau tender cepat telah dipertimbangkan namun tidak dapat dilaksanakan. Penjelasan: Implikasinya, instansi pemerintah wajib mendahulukan metode selain tender yang lebih sederhana/cepat bila memenuhi syarat. Tender ...
Read more »

SEKOLAH RAKYAT (series-2) : Jalan Alternatif Pendidikan Berkualitas Sesuai Inpres 8 Tahun 2025

by -
Gambar
  Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat, khususnya yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem, memiliki akses yang layak terhadap pendidikan. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Berbasis Komunitas dan Wilayah, negara memberikan ruang lebih besar bagi inisiatif akar rumput seperti Sekolah Rakyat untuk berperan strategis. Apa Itu Sekolah Rakyat? Sekolah Rakyat adalah model pendidikan nonformal yang tumbuh dari partisipasi masyarakat, difasilitasi oleh relawan, tokoh lokal, dan kelompok peduli pendidikan. Metodenya tidak terikat pada kurikulum nasional secara kaku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan, konteks, dan budaya lokal. Afirmasi dalam Inpres 8 Tahun 2025 Inpres 8/2025 menekankan pendekatan wilayah dan komunitas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti: - Pengakuan dan dukungan terh...
Read more »