Mengenal KPBU: Skema Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah

 

Pengantar

Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan besar: tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan kapasitas fiskal APBD.

Untuk menjawab tantangan tersebut, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu solusi inovatif yang kini semakin banyak dikembangkan.

KPBU menawarkan pola pembiayaan alternatif yang memungkinkan pemerintah tetap dapat membangun infrastruktur prioritas, tanpa harus membebani APBD secara penuh.

Salah satu daerah yang mulai menerapkan skema ini adalah Kota Samarinda, melalui proyek KPBU RSUD IA Moeis.

---

Definisi KPBU

Secara umum, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk menyediakan infrastruktur dan/atau layanan publik, dengan pembiayaan sebagian besar berasal dari badan usaha, serta pengembalian investasi berbasis kinerja.

Dasar hukum penyelenggaraan KPBU saat ini meliputi:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres 38 Tahun 2015).

2. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang menggantikan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 (Permen PPN 7 Thn 2023)

3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan Pemerintah dalam Proyek KPBU, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 260/PMK.08/2016 dan PMK Nomor 210/PMK.08/2022.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

KPBU menekankan prinsip-prinsip utama:

• Value for Money, yakni optimalisasi manfaat belanja pemerintah,

• Risk Sharing, yaitu pembagian risiko proyek secara proporsional,

• Sustainability, yakni memastikan kelangsungan layanan publik.

---

Jenis Infrastruktur yang Dapat Dikerjasamakan melalui KPBU

Berdasarkan ketentuan Perpres 35 Tahun 2023, sektor-sektor infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui KPBU meliputi:

• Transportasi (jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta api),

• Energi dan ketenagalistrikan,

• Air minum dan pengelolaan limbah,

• Telekomunikasi dan informatika,

• Kesehatan (rumah sakit, puskesmas),

• Pendidikan (sekolah, perguruan tinggi),

• Perumahan dan kawasan permukiman,

• Infrastruktur pariwisata,

• Infrastruktur ketahanan pangan.

Dengan demikian, KPBU dapat mencakup hampir seluruh sektor vital pembangunan daerah.

---

Manfaat KPBU untuk Pemerintah Daerah

Penerapan skema KPBU menawarkan berbagai manfaat strategis bagi pemerintah daerah, antara lain:

1. Mengurangi Beban APBD:
   Pembiayaan sebagian besar berasal dari badan usaha, sehingga APBD dapat difokuskan untuk sektor lainnya.

2. Percepatan Penyediaan Infrastruktur:
   Melalui keterlibatan swasta, proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat.

3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur:
   Swasta membawa inovasi, teknologi, dan standar mutu yang lebih tinggi.

4. Pengelolaan Risiko Lebih Efektif:
   Risiko keuangan, teknis, dan operasional dibagi bersama antara pemerintah dan badan usaha.

5. Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas:
   Skema pembayaran berbasis kinerja mendorong efektivitas penggunaan dana publik.

6. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah:
   Melalui pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan investasi swasta.

---

Tahapan Umum KPBU

Penyelenggaraan proyek KPBU umumnya mengikuti tahapan berikut:

1. Perencanaan

• Identifikasi proyek prioritas,

• Penyusunan daftar rencana KPBU.

2. Penyiapan Proyek

• Studi kelayakan (feasibility study),

• Analisis risiko,

• Penyusunan dokumen pengadaan,

• Permohonan dukungan atau penjaminan pemerintah (jika diperlukan).

3. Proses Transaksi

• Prakualifikasi badan usaha,

• Pelelangan/tender seleksi mitra,

• Negosiasi dan penandatanganan perjanjian KPBU.

4. Financial Close

• Penyelesaian pembiayaan oleh badan usaha,

• Penyiapan struktur pendanaan proyek.

5. Konstruksi dan Operasi

• Pelaksanaan pembangunan,

• Operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur.

6. Serah Terima Aset

• Pengembalian aset kepada pemerintah setelah masa konsesi berakhir.

---

Contoh Proyek KPBU di Indonesia

Beberapa contoh proyek KPBU yang telah berjalan di Indonesia antara lain:

No	Nama Proyek	Sektor	Status
1	RSUD Inche Abdoel Moeis, Samarinda	Kesehatan	Dalam tahap transaksi
2	Jalan Tol Balikpapan–Samarinda	Transportasi	Telah beroperasi
3	SPAM Umbulan, Jawa Timur	Air Minum	Telah beroperasi
4	Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat	Transportasi	Skema pengelolaan

Proyek KPBU RSUD IA Moeis menjadi salah satu contoh penerapan KPBU di tingkat pemerintah kota, memperlihatkan bahwa skema ini tidak hanya berlaku untuk proyek nasional atau provinsi.

---

Tantangan dalam Implementasi KPBU

Meskipun membawa banyak manfaat, implementasi KPBU tidak lepas dari tantangan, seperti:

• Kapasitas Teknis Pemerintah Daerah:
  Keterbatasan SDM dalam memahami struktur KPBU dan pengelolaan risiko.

• Kompleksitas Administratif dan Regulasi:
  Diperlukan sinkronisasi antarinstansi untuk mempercepat persetujuan dan transaksi.

• Daya Tarik Proyek bagi Swasta:
  Tidak semua proyek menarik dari sisi komersial, sehingga perlu inovasi dalam skema dukungan.

• Komitmen Politik dan Dukungan Publik:
  Konsistensi dari pimpinan daerah dan sosialisasi yang baik menjadi kunci keberhasilan.

---

Penutup

Skema KPBU menjadi salah satu instrumen strategis dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur daerah, khususnya di tengah keterbatasan fiskal.

Melalui penerapan prinsip Value for Money, Risk Sharing, dan Sustainability, KPBU mampu mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah, termasuk Kota Samarinda, perlu terus memperkuat kapasitasnya dalam menyiapkan dan mengelola proyek KPBU agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"KPBU bukan sekadar alternatif pembiayaan, tetapi bagian dari transformasi menuju pemerintahan daerah yang modern dan berdaya saing."

 ditulis oleh:

Suryo Priyo Raharjo
Kabag Administrasi Pembangunan