CATATAN Kabag Pembangunan

1. Prolog: Dari Anggaran Menuju Pelayanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya adalah alat utama untuk menjawab kebutuhan masyarakat—baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pemulihan ekonomi. Namun sayangnya, masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang menghadapi keterlambatan realisasi belanja , khususnya pada paruh pertama tahun anggaran. 2. Potret Nasional: Serapan Lambat, Efeknya Nyata Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa: Rata-rata realisasi belanja daerah hingga akhir April 2025 masih di bawah 20–25% Sementara target minimal Kemendagri untuk akhir Triwulan II adalah 47,5%, sesuai Surat Edaran Mendagri perihal pedoman teknis pelaksanaan APBD. Situasi ini tidak hanya berdampak pada penilaian kinerja, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan efektivitas layanan publik. 3. Akar Permasalahan: Kompleksitas Administratif dan Regulasi Dari berbagai laporan dan temuan lapangan, keterlambatan realisas...

1. Koperasi Merah Putih: Pilar Ekonomi Rakyat dari Desa Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 meluncurkan program Koperasi Merah Putih dengan target pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia. Program ini dirancang sebagai strategi nasional untuk: - Mewujudkan kedaulatan ekonomi berbasis rakyat - Memperkuat distribusi sembako, LPG, dan hasil pertanian - Memberantas praktik pinjaman ilegal - Menyalurkan bantuan sosial dan subsidi secara tepat sasaran Koperasi Merah Putih bukan hanya koperasi konvensional, melainkan model koperasi multisektor yang terintegrasi dengan sistem logistik, keuangan, dan distribusi nasional berbasis komunitas. 2. Dilaksanakan di Tingkat Desa/Kelurahan, Bukan Kecamatan Tingkat pelaksanaan koperasi ini berada di desa dan kelurahan, bukan di tingkat kecamatan. Desa/Kelurahan menjadi pusat pembentukan koperasi, tempat pelaksanaan usaha, distribusi sembako, simpan pinjam, hingga layanan kesehatan. Kecamatan berper...

  1. Samarinda Kembali Tergenang: Kenyataan yang Harus Kita Hadapi Bersama Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda sejak dini hari, Senin, 12 Mei 2025, kembali mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan padat penduduk. Genangan air setinggi 30 hingga 80 cm dilaporkan terjadi di ruas-ruas strategis seperti Jalan DI Panjaitan, Bengkuring, Karang Asam, Sempaja, serta beberapa titik di sekitar aliran Sungai Karang Mumus (SKM). Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa banjir di Samarinda bukan sekadar gangguan sesaat, tetapi sinyal kuat bahwa masih ada pekerjaan rumah bersama yang belum tuntas. Banjir menyentuh tidak hanya aspek teknis, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat kota. Di sinilah pentingnya refleksi mendalam dan sinergi multipihak untuk merancang solusi yang berkelanjutan. 2. Refleksi Kritis dan Jujur: Di Mana Letak Tantangan Kita? Sebagai bagian dari Pemerintah Kota, kami menyadari bahwa upaya penanggulangan banjir merupakan kerja kolaboratif lint...

  Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat, khususnya yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem, memiliki akses yang layak terhadap pendidikan. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Berbasis Komunitas dan Wilayah, negara memberikan ruang lebih besar bagi inisiatif akar rumput seperti Sekolah Rakyat untuk berperan strategis. Apa Itu Sekolah Rakyat? Sekolah Rakyat adalah model pendidikan nonformal yang tumbuh dari partisipasi masyarakat, difasilitasi oleh relawan, tokoh lokal, dan kelompok peduli pendidikan. Metodenya tidak terikat pada kurikulum nasional secara kaku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan, konteks, dan budaya lokal. Afirmasi dalam Inpres 8 Tahun 2025 Inpres 8/2025 menekankan pendekatan wilayah dan komunitas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti: - Pengakuan dan dukungan terh...

Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, kini menghadapi tantangan serius dalam hal pengelolaan sampah, dengan timbulan harian mencapai sekitar 600 ton menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 dalam hal pengelolaan sampah. Dengan produksi sampah harian yang mencapai 600 ton, kebutuhan akan solusi cepat, efisien, dan ramah lingkungan semakin mendesak. TPS dan TPA yang kian penuh, minimnya partisipasi pemilahan dari masyarakat, serta pertumbuhan kota yang pesat menjadi kombinasi persoalan yang tidak bisa dibiarkan. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan target pengurangan 30% dan penanganan 70% sampah hingga 2025 sesuai Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada). Namun capaian tersebut tentu memerlukan strategi konkret di lapangan. Salah satu pendekatan yang mulai mengemuka adalah penerapan insinerator modular. Insinerator Modular :  Contoh Nyata dari Kota Lain   Beber...